Pegawai Negeri Boleh Berbini Lagi

DI kota tempat saya tinggal, Medan, Sumatera Utara, penahanan gubernur kami Haji Gatot Pujo Nugroho, terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus penyuapan penegak hukum, menyeruakkan isu lain yang beberapa waktu sebelumnya sempat jadi percakapan riuh: poligami.

Iya, apa boleh buat, selain terduga pelaku penyuapan (dan barangkali juga korupsi), Gatot berbini lebih dari satu. Mungkin dua, mungkin lebih. Ada banyak rumor namun memang tidak ada yang tahu kesahihannya, kecuali Gatot dan orang-orang yang dekat dengan dia.

Gatot sudah meringkuk di balik jeruji besi. Ditahan sementara untuk keperluan pemeriksaan sebelum dihadapkan ke meja hijau. Pelan-pelan, percakapan tentang poligami meredup. Kecuali satu dua pendekar dan aktivis poligami, yang dengan gagah berani tetap menyuarakan pilihan hidup itu atas nama syariat Islam, sunnah rasul.

Namun mendadak percakapan ini riuh kembali. Pemicunya adalah penerbitan Surat Edaran Nomor SE/71/VII/2015 tentang Syarat Berpoligami. Surat yang ditandatangani Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Sumardi, ini berlaku bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kementerian Pertahanan.

Kehebohan pun pecah dalam dua hal, yang kedua-duanya bertolak dari asumsi. Pertama, bahwa aturan ini berlaku bagi seluruh PNS di Indonesia. Kedua, ada pihak-pihak tertentu yang ingin mewujudkan (dan mengesahkan) keinginan pribadi untuk menikah lagi dengan menggunakan tangan negara.

Saat kehebohan melesat-lesat, baik asumsi pertama maupun kedua, sebenarnya sudah terpatahkan. Kepala Pusat Komunikasi (Kapuskom) Publik Kementreian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Djundan Eko Bintoro, menegaskan bahwa aturan ini hanya berlaku untuk PNS di lingkungan Kementerian Pertahanan. Tidak berlaku menyeluruh.

Tujuannya, kata Djundan, bukan untuk melapangkan jalan para PNS untuk berpoligami, akan tetapi sebaliknya, justru menghempang. Sebab menurutnya, syarat-syarat yang ditetapkan dalam aturan tersebut sangat berat.

Syarat-syarat itu adalah: (1) tidak bertentangan dengan aturan agama yang dianut oleh yang bersangkutan; (2) istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri (jasmani dan rohani), di mana, misalnya istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tak dapat disembuhkan; (3) istri tak dapat memiliki keturunan dan dibuktikan secara medis.

Dua syarat lain adalah: ada persetujuan tertulis dari istri dan atasan, serta memiliki penghasilan yang mampu membiayai lebih dari satu orang istri dan anak-anaknya. Surat keterangan mampu secara finansial itu dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan. Jadi dengan kata lain, memang hampir tidak mungkin. Terkecuali di zaman acakadut seperti sekarang, masih ada laki-laki yang begitu sempurna, terpuji dan terberkati selayaknya nabi.

Lalu kenapa aturan ini muncul? Menurut Djundan, pihaknya mensinyalir ada sejumlah PNS di lingkungan Kementerian Pertahanan yang diam-diam berbini lebih dari satu. Terutama PNS laki- laki, yang berpoligini (sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria memiliki beberapa wanita sebagai istrinya dalam waktu yang bersamaan) tanpa melalui prosedur resmi -tidak ada izin dari istri pertama dan atasan. Penjelasan lanjutan ini sekaligus menjawab asumsi kedua. Tidak ada pihak manapun yang berkepentingan di sini. Bukan pejabat-pejabat teras di Kementerian Keamanan. Bukan pemerintah. Maka sesungguhnya persoalan ini sudah terang-benderang. Tidak ada yang perlu dipersoalkan, diperdebatkan, disanggah, apalagi dengan sikap yang ngotot. Kementerian Pertahanan pada dasarnya sedang berpuisi. Sedang mengatakan begini tapi maksudnya begitu. Mempersempit kesempatan untuk berpoligami dengan cara yang tidak sampai membuat para pendekar dan aktivis poligami turun ke jalan menggelar demonstrasi. Namun seperti yang sudah menjadi kecenderungan yang umum di negeri kita yang terkasih, persoalan sesepele menjentikkan ujung kuku bisa disulap jadi polemik berkepanjangan.

by Tribunnews.com